50. 000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, Pengadaan Barang/Jasa melalui EPurchasing; atau Pengadaan dalam rangka. Paket – 5: Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan penyedia barang/jasa. Pelaku Pengadaan lainnya, sebagai contoh, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa, Agen Pengadaan, dan Pelaku Pengadaan Lainnya turut berperan penting dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Cari pekerjaan ideal anda di JobStreet dengan 7 pekerjaan pengadaan barang jasa ditemukan di Banten. Data Kasus Pengadaan Barang/Jasa yang Ditangani KPK Ditambahkan dari laporan KPPU bahwa 70% kasus yang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2024 merupakan dokumen Satuan Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Sekretariat Jenderal. 000,00UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5), Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 3. 29. Kalau kamu tertarik menjadi vendor, kamu harus buat perusahaannya sekarang. 1 Raison d'être dari peluncuran layanan LKPP tersebutBerikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian. a. administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. . PengadaanKepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian mempunyai tugas: menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro; memberi arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Biro; membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bagian atau Pejabat Fungsional/Pelaksna;. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5), Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16Agar tak terjebak dalam sengketa tersebut, para pihak harus memperhatikan dan menghindari hal-hal yang dapat memunculkan sengketa dalam proses penyusunannya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan tentang Pedoman Swakelola. 30 September & 5 - 6 Oktober 2022. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia. dilaksanakan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang sama. tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. kegiatan pekerjaan barang alat-alat praktek bengkel di BPPK Jakarta Timur untuk tahun anggaran 2010. Selanjutnya gagasan tersebut disusun menjadi sebuah konsep dan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih jelas. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah. 000 (Dua ratus juta Rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai maksimal Rp. 20 September 2023. PERAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 26A Kelurahan Simare-mare kecamatan Sibolga Utara-54: Kota Tanjung Balai: PERDA NO 6 THN 2016: 2016: Struktural: Bagian: Pengadaan Barang dan Jasa: 0: 14: 0 (0623)7590102. Sedangkan untuk pengadaan jasa yang nilainya lebih dari Rp. Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Ilustrasi. PENGADAAN BARANG/JASA A. 000,- untuk pengadaan jasa konsultansi. PERENCANAAN Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi: 1. Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Paket – 6 akan dibagi dalam 3 (tiga) Bagian I membahas pemahaman tentang konsepsi swakelola, Bagian II membahas cara persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa swakelola, dan pada Bagian III membahas mengenai cara pelaporan dan pertanggung jawaban. lkpp. 787 kali. 000. 54/2012 ditentukan bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 100. Tim atau tenaga ahli adalah tim ahli atau peroranganpengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur Kepala Seksi (Kasi) Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai. Pengadaan adalah proses keseluruhan untuk memperoleh barang dan jasa yang mencakup semua fungsi dari identifikasi kebutuhan, permintaan penawaran dan seleksi, penyiapan dan pemberian kontrak dan semua fase pengelolaan kontrak hingga akhir kontrak suatu jasa atau masa pemakaian suatu aset. 498. 000. 220 Tahun 2008 Permenpan No. pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Dr. com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. 32. Demikian Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 10 (sepuluh) dan 3 (tiga) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. Bagikan. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Halaman ini terakhir diubah pada 9 Februari. Pemaketan dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Keluaran atau hasil. Data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam SIKaP. 1. Kebijakan Umum Tentang Cara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1Penunjukan Langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa Swasta. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 1. Latar belakang Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh alasan-alasan. Menimbang : a. go. Selesainya pelaksanaan. Penetapan Kebijakan Umum meliputi: pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan Barang/Jasa dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa. 23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah. Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan dana . Menurut The Balance Small Business, procurement adalah proses penyediaan dan pembelian barang untuk sebuah bisnis. komponen atau bagian dari produk jadi. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Pihak Kedua memberikan Sertifikat Garansi (apabila diperlukan). Berkenaan dengan poin ke-4 di atas, proses PBJP terdiri atas 3 (tiga) tahapan,1. c. 19, Jun 2023. 5. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan. Alatan Asasta Indonesia. 000 (Seratus juta Rupiah), sesuai Perpres PBJ-2021 Pasal 38 ayat (3). Solusi Untuk Penyedia Barang dan Jasa Dapatkan notifikasi pengumuman tender seluruh Indonesia secara otomatis sesuai bidang usaha Anda Berlangganan Sekarang . Artikel ini telah ditayangkan di Majalah Digital Mudjisantosa Share Pengadaan Edisi 3/2021 Artikel : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. 19 Tahun 2009 Permenpan No. 000,- (seratus juta rupiah). menjadi petunjuk arah bagi PPK dan penyedia jasa di lingkungan PUPR. 000. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, terdapat tiga metode evaluasi penawaran, yaitu: Sistem Gugur, dilaksanakan dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, dan harga. Melalui AMEL, data proses pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pekerjaan dapat terintegrasi. • Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan masukan (input) berupa personel •. 2. Lampiran (2 – 11) Contoh Format Kerangka Acuan Kerja untuk Pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan value for money dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. 944,5 triliun dan Transfer. , M. Membahas ketentuan tentang sanksi denda dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat sebagai berikut : Sanksi financial kepada penyedia jasa adalah denda, dan kepada pengguna jasa adalah ganti rugi (Perpres No. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50. co. 16. Ada perusahaan yang sedang membuka kesempatan lowongan kerja Pengadaan Barang Dan Jasa, Staff Purchasing, Product Development, Staff General Affair dan banyak. . Perwujudan pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut harus dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaannya. Sedangkan manfaat Pengadaan Barang/Jasa di sektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah. 2020/No. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah atau LKPP merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan. Masyarakat. id - Kisi-kisi soal ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan gambaran dari materi pelajaran yang akan diujikan. Siklus proyek diawali dengan munculnya suatu gagasan dengan tujuan tertentu. 1. 10. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over) adalah peristiwa penyerahan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa secara menyeluruh sesuai kontrak dan amendemannya kepada Pemilik/Direksi Pekerjaan, yang masih harus dipelihara dan dijamin mutunya sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam Kontrak. Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 40. Pedoman Swakelola LKPP ditandatangani Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku. 17. 3 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan barang, pengadaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultansi, dan pengadaan jasa lainnya dapat dilakukan secara terintegrasi. PEDOMAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DENGAN KEKHUSUSAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, SERTA. 000. 074,54 12 4 Belanja atau pengadaan fiktif 50 24. 31. 000. Perpres No. 3. idNomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772); dan 4. 16 Tahun 2018 Pasal 33 : (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200. 2. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama 19 penyedia produk melakukan penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan di Jakarta, Selasa (16/11/2021). Pengadaan Barang; Pengadaan pekerjaan konstruksi; Pengadaan jasa konsultansi; Pengadaan jasa lainnya; Peluang menjadi penerima pembiayaan melalui ALAMI P2P lending syariah untuk pengadaan barang dan jasa Skema purchase order financing di ALAMI; Syarat mendapatkan pendanaan melalui ALAMI P2P. 000,00 (lima puluh juta rupiah). pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Optimalisasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa, misalnya, dengan memanfaatkan katalog elektronik terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang standar atau yang dapat distandarkan. 1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK 2. pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;. Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian dari dokumen penawaran yang harus dilengkapi oleh setiap penyedia barang dan jasa yang akan memasukan dokumen penawaran. com Hukum Positif Indonesia- Pemaketan pengadaan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sendiri menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) yaitu pengadaan yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Swakelola dan/atau melalui penyedia. 000. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Barang/Jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi,. 11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 498. 000. Memberikan pelatihan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021_1811_1. Tidak hanya itu, Danis juga menekankan bahwa hingga saat ini masih ditemui lemahnya pengawasan. Sosialisasi Kebijakan PBJ Kemdikbudristek TA 2023. 000,00 (seratus juta rupiah). Masing-masing metode diselenggarakan dengan persyaratan tertentu yaitu: E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sementara dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan. Pengertian Pengadaan barang jasa menurut perpres no 4 tahun 2015 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai dari perencanaan. yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. d. Dorodasih 1 IA. Photo by SHVETS production on Pexels. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaaan. JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba. d. Contoh dari jasa lainnya adalah jasa boga atau katering, jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, dan masih banyak lagi jenis jasa lainnya. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat 4. Melaporkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa unit-unit kerja 3 jam NO URAIAN TUGAS WAKTU 8. 2. Artikel Penyedia. [8] Metode pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, kebijakan PBJ adalah mengembangkan E-marketplace melalui e-purchasing. 1. Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. lebih lanjut. com Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat keabsahan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan akibat hukum subkontrak terhadap para pihak. Peserta Tender adalah penyedia barang/jasa yang merupakan badan usaha yangMenurut Siahaya, Pengadaan adalah upaya memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika dan sesuai metode Pengadaan yang baku yang dilakukan sebagai pedoman Pengadaan. Dalam dokumen -477- PEDOMAN REVIU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN (Halaman 47-61) Reviu atas Proses Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Nama Satker/OPD/Unit Kerja :. Melaporkan rekomendasi kebijakan pengadaan barang dan jasa 1 jam 5. E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. 19 Sep 2023 s. Proses pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat harus berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus. D. 15. Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 40. Pengadaan. 000. Barang Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh perusahaan/pengguna. TUGAS DAN FUNGSI. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak. Setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) selesai, maka tugas Kasi/Kaur adalah mempersiapkan pengadaan barang/jasa. Penyusunan Pengadaan di desa berpedoman pada Peraturan Lembaga (Perlem LKPP) No. Sutomo No. 000.